TEMPP.CO, Jakarta - Menteri Daya serta Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan minta Tubuh Pusat Statistik (BPS) menyamai ide atau pengertian mengenai rasio elektrifikasi listrik. Hal itu diungkapkannya waktu tanda-tangani nota kesepakatan dengan BPS mengenai penyediaan, pendayagunaan, dan peningkatan data serta info statistik bagian ESDM di kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat pada Jumat, 16 Maret 2018.
Rumusan rasio elektrifikasi ini harus sama. Jangan cuma dari PLN saja yang masuk pengertian rasio elektrifikasi, sekarang jaman telah berkembang serta ada sumber pembangkit listrik yang lain, tutur Jonan di kantornya pada Jumat, 16 Maret 2018.
Awalnya, Direktur Eksekutif Institute for Essensial Service Reform, Fabby Tumiwa sempat menanyakan RE listrik pada 2017 sebab sampai angka 94,91 %. “Dari bulan September sasaran terwujud 92 sampai 93 %, akhir November sampai 94,91 %, bagaimana dapat melompat begitu?” kata Fabby Tumiwa di Jakarta, Kamis, 11 Januari 2018.
Fabby memandang kenaikan 2 % rasio elektrifikasi listrik semenjak September sampai November itu, pantas ditanyakan. Karena, katanya, 1 % kenaikan saja kurang lebih sampai 680 ribu rumah tangga yang butuh teraliri listrik. “Atau seputar 2,4 juta konsumen setia,” tuturnya
Jonan bercerita, salah satunya perusahaan di Riau contohnya, ada yang membuat pembangkit sendiri tanpa ada menggunakan jaringan PLN, sebab tidak mau menanti lebih lama. Mereka ada yang gunakan PLTS atau daya terbarukan yang lain, kata Jonan.
Untuk memperoleh data rasio elektrifikasi (RE) listrik yang riil serta tidak bias, Jonan mengharap BPS dapat sesuaikan pengertian RE listrik BPS. Menyikapi hal itu, Kepala BPS Suhariyanto menjelaskan, faksinya akan selekasnya meperbaiki ide pengertian RE Listrik sesuai dengan perintah Jonan. Kami memang masih memakai pengertian yang lama, sebab dahulu listrik memang seharusnya dari PLN. Bersamaan perubahan jaman, semua pasti beralih, kata pria yang akrab dipanggil Kecuk itu.
DEWI NURITA | SYAFIUL HADI
"
Tidak ada komentar:
Posting Komentar