Gandeng Melanie Subono OLX Gelar Pasar Offline di Jakarta

BPK Dapatkan Kekurangan Penerimaan Negara dari Pajak Rp 1,15 Triliun

, Jakarta - Ketua Tubuh Pemeriksa Keuangan Harry Azhar Azis menjelaskan, berdasar hasil kontrol BPK dalam Rangkuman Hasil Kontrol Semester II Tahun 2015, ada kekurangan penerimaan negara yang datang dari bidang pajak sejumlah Rp 1,15 triliun. Hal tersebut diungkapkannya dalam rapat pleno bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat ini hari.

Menurut Harry, kekurangan penerimaan negara dari Pajak Bertambahnya Nilai, cukai, pajak rokok, serta denda administrasi sejumlah Rp 843,8 miliar. Dari Pajak Bumi serta Bangunan pertambangan bidang minerba serta PBB Badan Bumi sebesar Rp 308,4 miliar, papar Harry di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 12 April 2016.

Diluar itu, Harry menjelaskan, hasil kontrol BPK atas penghitungan buat hasil minyak serta gas bumi pada SKK Migas tunjukkan terdapatnya biaya-biaya yang tidak seharusnya. Menurutnya, ongkos itu ditanggung dalam biaya recovery pada tujuh daerah kerja Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) sejumlah Rp 4 triliun.

Menurut hasil kontrol BPK pada BUMN serta tubuh yang lain, kata Harry, ada penemuan yang tunjukkan proses peninjauan kapal PT Pertamina Trans Kontinental belum diterapkan dengan optimal. Belum sesuai standard spesial best practice bagian migas dan tidak penuhi kualitas standard keselamatan umum, katanya.

Hal tersebut, menurut Harry, bisa mengakibatkan berlangsungnya kecelakaan kapal. Perusahaan itu dapat juga tidak memperoleh kontrak sebab tidak penuhi kualitas standard keselamatan umum yang berlaku buat perusahaan minyak.

Dalam rapat pleno itu, Harry mengatakan pengendalian dana otonomi spesial atas delapan pemda di Papua serta Papua Barat belum seutuhnya mempunyai rencana dalam Gagasan Pembangunan Periode Panjang serta Menengah Wilayah dan Gagasan Tata Ruangan Daerah.

Peraturan serta kebijaksanaan pemerintah Propinsi Papua Barat, menurut Harry, belum seutuhnya memberi dukungan penerapan otonomi spesial serta pemercepatan pembangunan. Kebijaksanaan penganggaran belum di dukung dengan gagasan definitif dari semasing Unit Kerja Pemerintah Wilayah, tutur Harry.

ANGELINA ANJAR SAWITRI

"